Serayupos.com – Pertumbuhan ekonomi Banjarnegara tahun 2025 tercatat sebesar 5,26 persen sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banjarnegara, Senin, 20 April 2026. Dalam agenda tersebut, DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025, seperti dilansir dari BeritaBersatu. Rapat ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penyampaian catatan strategis untuk perbaikan ke depan.

Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Agus Junaedi, dalam penyampaiannya mengapresiasi capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Ia menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 13,28 persen, serta tingkat pengangguran yang turun ke angka 5,39 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia di Banjarnegara juga mengalami peningkatan hingga mencapai 70,61 persen. Menurut Agus, capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan daerah sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam beberapa aspek kebijakan.

Meski mencatatkan sejumlah kemajuan, DPRD Banjarnegara memberikan catatan kritis terhadap beberapa sektor yang dinilai belum optimal. Salah satu perhatian utama adalah sektor konsumsi pangan yang dianggap masih menunjukkan anomali. Kondisi ini dinilai membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mampu menyentuh akar persoalan di masyarakat.

Selain itu, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2025 juga menjadi sorotan. DPRD menilai komposisi anggaran masih belum ideal karena didominasi oleh belanja operasional rutin yang mencapai 70,22 persen. Sementara itu, alokasi belanja modal hanya sebesar 7,47 persen, angka yang dinilai terlalu kecil untuk mendorong pembangunan infrastruktur secara signifikan.

Rendahnya porsi belanja modal ini dikhawatirkan dapat membatasi percepatan pembangunan fisik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang kurang optimal berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta memperlambat pemerataan pembangunan di wilayah Banjarnegara.

Di sisi lain, DPRD juga menyoroti pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang hanya meningkat sebesar 2,18 persen. Angka ini memunculkan kekhawatiran terkait tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut dinilai perlu segera diantisipasi melalui strategi peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, DPRD Banjarnegara merumuskan enam rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan daerah.

Beberapa poin penting dalam rekomendasi tersebut antara lain:

  • Reformasi sistem pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat
  • Sinkronisasi perencanaan program prioritas agar lebih efektif
  • Penataan struktur belanja dengan meningkatkan porsi belanja modal
  • Peningkatan kualitas implementasi manajemen program
  • Penguatan akuntabilitas laporan kinerja
  • Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi kebijakan

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan di Banjarnegara.